Kesalahan Filosofis

“REFLEKSI 70 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA”

Dengan subtema :

“POLITIK DAN DEMOKRASI”

Judul

“KESALAHAN FILOSOFIS”

RUDI BADRUDIN

17 Agustus 2015 nanti adalah tepat dengan 70 tahun Indonesia Merdeka. Ya, sudah 70 tahun Indonesia mengarungi setiap jejak langkah perjuangan yang amat penuh dengan cerita dan warna, menuju apa yang diharapkan dan dicita-citakan dari sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, berjibaku melawan segala bentuk penindasan dan kekuasaan agar mampu menjadi negara yang mandiri dan mempunyai hak dalam mewujudkan harapan yang dimiliki oleh segenap bangsa Indonesia merdeka. Kini 70 tahun telah berlalu, 70 tahun telah terlewati, 70 tahun telah kita coba dan pelajari mengenai jejak langakah sebuah negara yang merdeka. Hari ini, di usia yang ke 70 tahun sudah sampai dimana Indonesia mencapai cita-citanya. Mencoba merefleksi perjalana panjang dari Kemerdekaan Indoensia yang ke 70 tahun ini.

Berkaca pada hari ini, melihat segala media membahas dan mengulas situasi dan kondisi negeri ini, sungguh memprihatinkan. Di bidang Hukum, masyarakat sudah apatis melihat penegakan hukum yang terjadi di negeri ini, mulai dari kasus korupsi yang dilakukan para pemangku kekuasaan, dari mulai tingkat paling tinggi sampai tingkat paling rendah (RT/RW), pembunuhan, pencurian, perkelahian, pertikaian, jual beli hukum, bahkan keterlibatan hakim dan pengacara dalam kasus suap menyuap dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum, lembaga Advokat Indonesia (PERADI) sebagai lembaga yang seharusnya mencerminkan para profesional dibidang hukum pun tidak lepas dari perpecahan.

Di bidang politik semakin pelik, dualisme kepengurusan partai politik, perpecahan dalam internal pengurus partai politik, sikap saling menjatuhkan dan mencela antar partai politik, itu semua menjadi isu dan “makanan” sehari-hari kita di media masa. Politik hanya dijadikan alat untuk memecah belah dan membuat keributan antar pendukung, pengurus, dan kepentingan kekuasaan.

Paska reformasi, Indonesia yang “katanya” menjadi percontohan negara Demokrasi sudah kelewatan batas dari yang semestinya. Keran reformasi yang dibuka membawa Indonesia ke masa yang baru, masa yang tidak pernah tahu kemana akan dituju. Atas nama demokrasi semua orang bebas untuk berekspresi tanpa harus memperdulikan sikap-sikap jati diri sebagai bangsa Indonesia yang dilahirkan dari sejarah dan perjuangan panjang. Atas nama demokrasi kita mengoyak-ngoyak kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi dan kelompok yang kuat, hal ini dapat kita lihat dari segala media masa yang kita jumpai, perendahan kepada Presiden dengan menggunakan karikatur ataupun meme yang dilakukan oleh anak bangsa itupun seakan wajar atas nama demokrasi.

 Kepala negara dan Pemerintahan sebagai cerminan dari sebuah negara dan bangsa direndahkan oleh negerinya sendiri, integritas dan marwah sebagai kepala negara dipermalukan, direndahkan, dan dicemooh. Bagaimana kita sebagai suatu bangsa dan negara bisa dihormati di dunia internasional, jika kita sendiri malah merendahkan siapapun yang menurut kita tidak pantas menjadi seorang pemimpin negeri ini, sikap kepantasan pun hanya sebatas opini dan kepentingan atas nama demokrasi.

Melihat permasalahan-permasalahan yang semakin hari semakin pelik di negeri ini yang hampir 70 tahun menghirup udara kemerdekaan di buminya sendiri sudah saatnya kita merefleksikan diri mengenai arah dan makna perjuangan sebuah kemerdekaan tersebut.

Bangsa Indonesia dibesarkan di alam penderitaan dalam penjajahan, sikap kesewenang-wenangan tersebut membuat kita semakin hari semakin menderita dan membuat kita berempati terhadap kondsi tersebut, sehingga sampailah kita pada hari dimana kita berharap sebagai suatu bangsa Indonesia untuk merdeka, dari sabang sampai merauke kita menyerukan kata Kemerdekaan, Merdeka! Pada tanggal 17 Agustus 1945 di dalam waktu yang teramat sempit, dan disaat situasi yang begitu rumit.

Belajar dari sejarah, melihat hari ini tentang politik dan demokrasi tentu kita akan semakin melihat kesalahan-kesalahan filosofi terhadap bangsa dan negara kita sediri.

1.                       Bidang Politik

Politik adalah alat diaman kita dapat mencapai apa yang kita harapkan dan inginkan, marwah itu sepertinya menjadi sebuah dasar pemikiran dalam setiap teori mengenai Ilmu Politik. Pada dasarnya Politik bukanlah sebuah hal yang mengerikan dan memalukan, tapi dalam pelaksanaanya seringkali kita melihat hal demikian menjadi sebuah situasi yang memalukan jika melihat ukurannya adalah etika dan moral, seharusnya Politik adalah sebuah isyarat untuk dan guna mencapai sesuatu yang lebih baik. Bicara politik pasti tidak lepas dengan sistem dan pengguna politik itu sendiri, apalagi di Indonesia negara yang kita cintai ini. Bicara politik hari ini dalam masyarakat yang luas pasti pemahamannya kepada “kekuasaan”, sikap ingin menguasai dan melakukan segalanya atas kehendaknya, yang pada akhirnya tentunya mengarah kepada pencapaian yang ingin dicapai.

Sejak awal permulaan perjuangan kemerdekaan Indonesia pun, tidak lepas dari politik untuk mencapai Indonesia Merdeka, politik menjadi alat guna hal tersebut tercapai, tapi politik bukanlah sebuah alasan mutlak untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut, karena tujuan utamanya adalah sebuah kemerdekaan. Tapi hari ini politik hanya dipahmai sebagai polemik dan hasrat menguasai semata. Sebagai pengguna politik yaitu Partai Politik (parpol) harusnya menjadi media dalam mencapai setiap tujuan dari sebuah masyarakat dalam negara demi tercapainya tujuan dari suatu negara itu, tapi hari ini partai politik hanya sebagai wahana huru hara yang terorganisir yang sikapnya sangat memalukan.

Ketika keran reformasi dibuka pada awal era pergerakan reformasi, partai politik menjadi media dalam kontitusi sebagai cerminan dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan, hal ini menjadikan bertumbuhnya berbagai macam golongan paratai politik. Jika kita melihat pada visi dan misi setiap partai politik semuanya menuju kepada satu titik yang sama, yaitu kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas khusunya di Indonesia. Banyak partai politik dengan bermuara kepada tujuan yang sama kenapa tidak mampu menyatukan hal itu? Malah semuanya saling bertentangan dan menjatuhkan satu samalain, semua itu sangat wajar karena semuanya (parpol) dibatasi oleh ideologi masing-masing parpol itu sendiri.

Padahal jika kita membaca setiap arah dan dasar pendirian parpol tidak lepas dari pada dasar negara kita yaitu, Pancasila. Tapi kenapa ideologi bangsa tersebut tidak mampu menjadi alas persatuan menuju Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada era perjuangan kemerdekaan Politik hanya dijadikan alternatif dalam perjuangan kemerdekaan, karena musuh yang sama yaitu kaum penjajah. Sehingga pada masa itu untuk memperjuangkan hak-hak pribumi harus ikut dalam politik, ini bisa kita lihat dalam materi-materi sejarah di Indonesia. Pertanyaannya apakah ketika kemerdekaan itu dicapai oleh partai politik? Atau oleh sebuah politik?, 17 Agustus 1945 kita berikrar sebagai negara yang merdeka bukan karena politik, tapi rasa iba melihat kondisi negeri yang bagaikan “sampah” kaum penjajah, politik digunakan kala itu sebagai strategi untuk mencapai dan membawa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Rasa iba akan kondisi bangsa yang semakin tertindak, kesewenag-wenagan, sikap tidak manusiawi, serta penindasan-penindasan yang lainnya sebagai tolak ukur mengapa politik sebagai alat untuk mencapai kemerdekaan, tentunya sejak harapan itu ada untuk melepaskan diri kepada musuh bersama yaitu para kaum komprador dan penjajah (kapitalisasi dan Imperialisasi) politik tidak lagi menjadi sebuah konsensus untuk mencapainya, semua rakyat melepas diri pada pemahaman golongan, semua menyatu padu untuk Merdeka.

Tapi hari ini, jika politik sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia seharusnya ada musuh bersama untuk menghilangkannya dan mecapai visi yang selalu digembar-gemborkan dalam politik. Pertanyaanya siapakah musuh bersama itu saat ini? Asing kah? atau bangsa Indonesia sendiri?, jika memang jawabanya adalah musuh bersama itu pihak asing, tapi kenapa konsepsi politik hari ini mengacu pada pemikiran dan teori dari pihak asing? Kenapa kita sangat ketergantungan kepada teori-teori asing itu, jika memang musuh bersama kita adalah asing.

Tapi jika musuh bersama kita membangun politik dan alat partai itu adalah Bangsa Indonesia sendiri, siapa yang harus kita musuhi? Bukankah kita mengungakan alat politik guna mencapai kesejahteraan bagi seleuruh rakyat Indonesia? Kita memperjuangkan kemakmuaran untuk musuh kita sendiri kah?, kenapa kita tidak bersatu padu untuk mecapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia? Malah kita sibuk dengan perpecahan antar partai saling mengklaim merasa paling benar dan paling bisa, bukankah hal itu yang telah mengalahkan kita hingga menjadi negeri terjajah selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun.

Kita mendewakan politik sebagai alat perjuangan untuk negeri kita sendiri tapi tanpa kita sadari kita telah memecah belah bangsa kita sendiri yang kita perjuangkan itu. Kita telah lupa pada arah perjuangan kita hari ini, 70 tahun merdeka hanya sebagai rutinitas hura-hura tanpa makna dan hanya selametan (syukuran) tanpa menyelamatkan. Kita telah meninggalkan ruh kemerdekaan yang telah dibangun puluhan tahun dengan seluruh jiwa dan raga dan penuh dengan pertumpahan darah, apakah hari ini kita ingin mengembalikan situasi buruk itu lagi. Jelas kita telah keliru memaknai arti dari perjuangan kemerdekaan.

2.                     Demokrasi

Selain politik hari ini yang sudah keliru dan keluar dari arah perjuangan mengenai Demokrasi. Katanya demokrasi adalah media rakyat untuk menyampaikan dan menentukan alat perjuangan rakyat dalam menentukan setiap kebijakan yang akan dibuat. Demokrasi hari ini adalah demokrasi partai, bukan lagi demokrasi rakyat.

Hanya sebatas teori bahwa negara demokrasi adalah cerminan dari sebuah negara yang mementingkan kedaulatan rakyatnya dibanding sebuah otoriter kekuasaan, hal itu jelas hanya kamuplase semata. Kita lihat negara yang paling demokrasi hari ini, katakan saja Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai negara demokrasi dan percontohan untuk negara-negara yang lain, apakah sudah mencapai sebuah kedaulatan rakyat? Pencapainnya hanya kepada kedaulatan partai dan kedaulatan kapitalis sebagai pemilik modal dan yang mempunyai kepentingan.

Partai politik sebagai representatif dari demokrasi tadi, padahal jelas demokrasi yang katanya dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat hanya sebatas pemanis buatan yang jika terus digunakan akan mengakibatkan diabetes. Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi ukuran dalam penyelengaraan negara yang demokrasi, padahal kita dipaksa untuk memilih pada suatu hal yang bukan pilihan kita. Pencalonan dari partai politik tadi sebagai alat demokrasi memaksa kita untuk menentukan sesuatu hal yang bukan datangnya dari kita, kita dipaksa untuk diadudomba antar bangsa kita sediri.

Demokrasi yang dari rakyat tadi sepertinya hanya rakyat yang berpartai semata, lalu rakyat yang tidak berpartai dimana peranannya?. Pemilu menjadi media dalam mengukur tingkat demokratisasi sebuah negara, padahal jelas hal itu hanya sebatas kepentingan bagi partai itu sendiri. Bagai mana tidak jika itu hanya untuk kepentingan partai politik semata bukan lagi untuk kepentingan rakyat, lihat saja mekanisme pelaksanaan dari demokrasi dan pemilu sembagai ukurannya, partai memasang calon untuk menjadi wakil dan pemimpin kita dengan berbagai macam visi dan misinya yang mencoba diberitahukan kepada kita semua, padahal visi dan misi itu kita sebagai rakyat tidak mengingginkan ataupun bukan kehendak kita, lalu kita dipaksa untuk memilih sesuatu hal yang bukan datangnya dari kita dan itu dikatakan demokrasi?. 

Dimana peranan rakyatnya? Hanya dibatas mengikuti pemilu yang hanya satu hari itu? Setelah itu selesai? Jika memang dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat, kenpa rakyat secara menyeluruh tidak pernah diikut sertakan dalam menentukan kebijakan diparlemen? Kenapa setiap kebijakan selalu muncul dari kepala-kepala kader partai? Apakah mereka semua berangkat dari rakyat yang masuk partai yang dipilih oleh kita semua dengan cara “memaksa” itu disebut bagian dari rakyat, lalu rakyat yang tidak berpartai dimana peranannya?. Yang sangat menonjol dari kesalahan filosofis arah gerak bangsa ini selama 70 tahun merdeka adalah setiap penetuan kebijakan sebagai hasil dari demokrasi tadi selalu mendapat pertentangan dari rakyat, katanya politik dan demokrasia dalah cerminan dari rakyat, kenapa selalu menimbulkan pro dan kontra?.

Politik dan Demokrasi hari ini, sudah keluar dari arah perjuangan yang selama 70 tahun merdeka, kita sebagai suatu bangsa yang berdaulat sendiri sudah meninggalkan cita-cita kemerdekaannya sendiri, kita lupa bahwa ditanah ini (indonesia) tersimpan warisan mengapa para pengusaha saat ini masih ketergantungan oleh asing, padahal kita mampu untuk menentukan mereka. Mengapa hari ini para pemangku kebijakan dan pemimpin kita selalu sibuk dengan pertikaian dibanding persatuan. Mengapa para pemegang modal negeri kita hanya bahagia jika menjadi budak asing, tidak bangga menjadi pelopor?.

Apakah hal itu semua menandakan kita negara yang merdeka? Kurang apa bangsa Indonesia mewarisi peradaban dunia ini dengan seluruh sumber alam yang terkandung didalamnya. Cukuplah 70 tahun kita medeka untuk merefleksi semuahal guna kepentingan bangsa Indonsesia yang dimana itu semua ada kita di dalamnya. Kita telah salah meletakan landasan filosofis dalam perjalanan bangsa ini mencapai 70 tahun merdeka, mari kita kembali pada tujuan kemerdekaan Indonesia kepada visinya Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.